Perihal Penerbitan Perrpu KPK Setia Menunggu

Perihal Penerbitan Perrpu KPK Setia Menunggu

Berita Terbaru – KPK menyerahkan seutuhnya wacana penerbitan peraturan pemerintah alternatif undang-undang (perrpu) berkaitan UU KPK hasil koreksi pada Presiden Joko Widodo. “Kita berikan saja pada presiden. sebab menerbitkan ataukah tidak menerbitkan perppu itu adalah otoritas dari presiden,” kata Juru Bicara KPK Febri Dianysah, Rabu (9/10/2019). Febri mengatakan, penerbitan perppu adalah domain Presiden Jokowi. Tetapi, dia memperingatkan jika ada tekanan kuat dari publik supaya Presiden keluarkan perppu walau beberapa parpol menampik.

Perihal Penerbitan Perrpu KPK Setia Menunggu

“Apa contohnya presiden condong akan dengar suara dari parpol yang beberapa kita ketahui tidak ingin ada perppu, atau condong untuk dengar beberapa ribu atau beberapa puluh ribu mahasiswa, pelajar, serta warga yan mengemukakan eksplisit di demontrasi-demonstrasi dan beberapa tokoh yang menyarankan itu, kita berikan saja pada presiden,” kata Febri.

Febri meneruskan, faksinya sudah mengidentifikasi minimal ada 26 point pelemahan KPK jika UU KPK hasil koreksi diresmikan. Salah satunya point itu ialah penetapan waktu penyelidikan jadi dua tahun. Menurut Febri, penetapan itu akan mempersulit penyelidikan beberapa kasus besar. Salah satunya misalnya ialah masalah tindak pidana pencucian uang adik bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagud Chaeri Wardana, yang penyidikannya baru usai sesudah lima tahun.

“Jika perlakuan masalah di KPK dibatasi waktunya dua tahun mungkin masalah seperti TPPU atau masalah seperti TCW ini mustahil terbongkar. Penyelidikan masalah ini memerlukan waktu 5 tahun walau kita ketahui yanv diambil alih banyaknya relevan Rp 500 miliar,” kata Febri. Febri menjelaskan, masalah TPPU Wawan adalah salah satunya yang cukup susah karena KPK harus mengalkulasi kerugian keuangan negara dengan jumlahnya yang signifkan.

Menurut Febri, kesukaran sama berlangsung saat KPK menginvestigasi masalah KTP Elektronik, BLBI, atau korupsi di bidang pertambangan, kehutanan, dan masalah korupsi lintas negara. Febri mengatakan, UU KPK hasil koreksi yang batasi waktu penyelidikan jadi cuma dua tahun, benar-benar beresiko lemahkan KPK dalam ungkap beberapa kasus besar. “Banyak faksi terhitung politisi katakan KPK harus papar masalah big fish kan? Walau sebenarnya untuk papar masalah itu perlu waktu serta sumber daya yang lumayan besar, ini yang kami lihat kurang berkelanjutan,” kata Febri.

Written by

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *