Penerima Program Keluarga Berpendidikan Rendah Mencapai 60 %

Penerima Program Keluarga Berpendidikan Rendah Mencapai 60 %

Berita Terbaru – Sekitar 60 % penerima Program Keluarga Keinginan (PKH) umur pekerja mempunyai tingkat pendidikan fundamen atau serta lebih rendah. Mereka yang sampai pendidikan sampai tahap SMP atau tambah tinggi umumnya berumur 15-30 tahun, cuma 20 % salah satunya yang disebut sisi dari tenaga kerja.

Penerima Program Keluarga Berpendidikan Rendah Mencapai 60 %

Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara, yang diwakilkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras, waktu mengeluarkan hasil riset “Penguatan Kesempatan Ekonomi Keluarga Penerima Program Keluarga Keinginan (PKH)”, di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2020).

Riset ini dikerjakan oleh pemerintah Australia lewat Program Ke arah Warga Indonesia yang Kuat serta Sejahtera (Mahkota) bekerja bersama dengan Kemensos serta Instansi Riset SMERU.

“Penemuan penting studi diantaranya mengatakan, 60 % bagian keluarga PKH umur pekerja mempunyai tingkat pendidikan fundamen atau serta lebih rendah. Mereka yang sampai pendidikan sampai tahap SMP atau tambah tinggi umumnya berumur 15-30 tahun, cuma 20 % salah satunya yang disebut sisi dari tenaga kerja,” kata Hartono.

Dia menyebutkan, 36 % responden ialah petani bermodalkan minimum, alat simpel serta akses pada tempat serta air terbatas, sesaat 18 % responden mempunyai usaha Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM), dengan pendapatan tambah tinggi dari petani, tetapi tidak mempunyai izin usaha, tidak mempunyai standard kompetensi usaha, dan cuma mempunyai modal kecil. Selanjutnya 58 % yang lain kerja jadi karyawan resmi atau informal di perusahaan kecil, tetapi tidak mempunyai pengetahuan mencukupi akan kesempatan kerja serta kerja tanpa ada kontrak.

“Penemuan yang lain, sebagian besar anggota penerima faedah PKH alami terbatasnya dalam terhubung training ketrampilan, service peletakan kerja, serta pola hibah modal lokal. Sejumlah besar merasakan jika P2K2 (Pertemuan Penambahan Potensi Keluarga) berguna sebab mengajari mereka untuk menabung serta mengelola keuangan rumah tangga, tapi hadapi masalah kekurangan modal untuk mengawali usaha,” lanjut Hartono.

Dia menjelaskan, studi ini berkaitan dalam rencana tingkatkan keterpaduan program PKH dengan program pemberdayaan yang lain untuk memberi dukungan penambahan ekonomi KPM, contohnya pertolongan modal untuk usaha mikro, menyambungkan KPM dengan pasar serta/atau pekerjaan, penambahan kemampuan untuk menguatkan ketrampilan serta pengetahuan dalam pencapaian mata penelusuran, hingga sangat mungkin anggota umur kerja dalam rumah tangga miskin serta rawan bisa mendapatkan pekerjaan serta penambahan penghasilan

“Dengan begitu, studi ini searah dengan kebijaksanaan Kementerian Sosial untuk memusatkan pada pola pemberdayaan dan menyambungkan dengan proses permodalan yang lain, seperti UMI, KUR, dan lain-lain,” kata Hartono.

PKH dikeluarkan pemerintah Indonesia semenjak 2007, yang mempunyai tujuan untuk kurangi kemiskinan antargenerasi. Sampai sekarang, PKH sudah mencapai 10 juta KPM.

Beberapa perbaikan sudah dikerjakan, seperti manajemen program, pembagian pertolongan dengan pembayaran non-tunai, serta memberikan tambahan elemen pada session peningkatan keluarga atau lebih diketahui jadi P2K2 untuk tingkatkan pengetahuan keluarga terkait dengan kesehatan serta gizi, pendidikan, perlindungan anak kesejahteraan sosial serta penambahan ekonomi.

“Dalam rencana pemercepatan penurunan angka kemiskinan, seperti direncanakan dalam RPJMN 2020-2024, yakni turun jadi 6-7 % diakhir tahun 2024, karena itu dibutuhkan kerjasama lebih baik antar kementerian serta instansi dalam berencana serta menerapkan program penghidupan yang berkepanjangan buat penerima faedah PKH di Indonesia,” kata Hartono.

Selain itu, kuasa usaha Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, dalam sambutannya mengemukakan, pemerintah Australia mengharap meneruskan kemitraan dengan berkepanjangan dengan pemerintah Indonesia untuk tingkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif.

“Fokus pemerintah Indonesia serta Kementerian Sosial untuk tingkatkan penghidupan rumah tangga miskin lewat inklusi ekonomi yang semakin besar searah dengan prioritas kemitraan pembangunan Australia dengan Indonesia,” katanya.

Written by

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *